An. (RK) Wartawan Inspirasipublik.news
Aceh Tamiang — Banjir boleh surut, tetapi jejaknya belum benar-benar hilang dari kehidupan masyarakat Aceh Tamiang.
Di sejumlah wilayah, bekas genangan masih menyisakan pekerjaan rumah. Jalan yang rusak harus diperbaiki, drainase kembali dibenahi, lahan pertanian dipulihkan, sementara masyarakat terdampak masih menunggu kepastian agar kehidupan mereka benar-benar kembali normal.
Di tengah kondisi itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang tidak ingin pemulihan berjalan sendiri.
Pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir berjalan cepat, tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
Upaya tersebut terlihat saat Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol. (Purn.) Drs. Armia Pahmi, MH, menyambut langsung kedatangan Tim Satuan Tugas Pemulihan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pusat yang dipimpin Imran, Direktur Tim Ahli Satgas Pusat, di Aula Setdakab Aceh Tamiang, Selasa (25/8/2026).
Pertemuan itu bukan sekadar agenda pemerintahan atau seremoni kedatangan sebuah tim.
Di balik meja pertemuan tersebut, ada persoalan masyarakat yang harus segera diselesaikan—mulai dari pemulihan infrastruktur, lahan pertanian hingga jaminan hidup bagi warga yang terdampak bencana.
Bupati Armia Pahmi menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI, Kementerian Dalam Negeri serta seluruh kementerian dan lembaga yang telah memberikan dukungan terhadap proses pemulihan Aceh Tamiang.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, Kementerian Dalam Negeri dan seluruh kementerian yang telah membantu kami untuk pulih, termasuk Pak Imran dan tim,” ujar Armia.
Menurutnya, pemulihan pascabanjir tidak mungkin dibebankan hanya kepada pemerintah daerah. Dibutuhkan kekuatan bersama antara pemerintah pusat dan daerah agar setiap program benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Sinergi ini penting agar seluruh program pemulihan dapat berjalan tepat sasaran dan masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal,” tegasnya.
Dalam evaluasi tersebut, pemerintah pusat dan daerah membahas sejumlah agenda penting, termasuk penyaluran Tambahan Transfer ke Daerah (TKD), Bantuan Keuangan Khusus (BKK), perkembangan rehabilitasi infrastruktur serta pemulihan lahan pertanian yang terdampak banjir.
Pemkab Aceh Tamiang juga terus mengawal penyaluran jaminan hidup (jadup) bagi masyarakat terdampak.
Sementara pada sektor infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum telah menyelesaikan lima kegiatan penanganan pascabanjir. Pekerjaan tersebut meliputi perbaikan jalan dan pembangunan drainase, termasuk di kawasan perumahan GRR yang sebelumnya sempat mengalami genangan cukup lama.
Namun, pemulihan bukan hanya tentang jalan yang kembali bisa dilalui atau air yang tidak lagi menggenangi permukiman.
Bagi masyarakat petani, pemulihan berarti menghidupkan kembali lahan yang menjadi sumber penghidupan keluarga.
Karena itu, sektor pertanian turut menjadi perhatian serius. Kementerian Pertanian mendorong percepatan realisasi dukungan anggaran untuk memulihkan lahan pertanian yang terdampak banjir.
Aceh Tamiang bahkan mendapat apresiasi atas capaian pemulihan sektor pertanian pascabencana yang dinilai telah berjalan sesuai target yang ditetapkan.
Bagi pemerintah daerah, capaian tersebut menjadi bagian dari perjalanan panjang untuk mengembalikan kehidupan masyarakat setelah diterjang bencana.
Sebab, ukuran keberhasilan pemulihan bukan semata-mata berapa banyak jalan yang telah diperbaiki atau berapa banyak program yang telah diselesaikan.
Lebih jauh dari itu, pemulihan harus mampu mengembalikan rasa aman masyarakat, menghidupkan kembali aktivitas ekonomi, membuat petani kembali menggarap lahannya dan memastikan warga terdampak dapat menjalani kehidupan sebagaimana sebelum bencana datang.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang berkomitmen untuk terus mengawal seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut.
Banjir mungkin telah meninggalkan jejak yang panjang. Tetapi pemerintah daerah memastikan, jejak itu tidak boleh menjadi alasan masyarakat untuk kehilangan harapan.
Dengan dukungan pemerintah pusat dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga, Aceh Tamiang terus bergerak—membenahi yang rusak, memulihkan yang terdampak dan perlahan mengembalikan kehidupan masyarakat ke jalurnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Direktur Tim Ahli Satgas Pusat Imran, perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum, PLN, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan serta jajaran SKPK Aceh Tamiang.
