Jakarta, An.(RK) Wartawan Inspirasi publik.news
Ketua Umum POROS 98, Bilung Silaen, melontarkan kritik keras terhadap kondisi politik dan tata kelola negara saat ini, dan menilai persoalan bangsa berawal dari semakin kuatnya pengaruh oligarki terhadap partai politik.
Menurut Bilung, partai politik yang semestinya menjadi pilar demokrasi dan wadah perjuangan rakyat justru dinilainya telah bergeser menjadi kendaraan kepentingan pemodal.
“Jangan heran negara ini rusak. Karena partai politik sebagai pilar demokrasi sudah dikuasai oligarki. Partai bukan lagi milik rakyat, tapi milik pemodal. Kalau partainya sudah rusak, sistem negara pasti ikut rusak,” ujar Bilung di Jakarta, Selasa (16/9/2026).
Menilai dominasi kepentingan pemodal di tubuh partai berpotensi memengaruhi arah kebijakan negara. Dalam pandangannya, kebijakan publik akhirnya tidak lagi sepenuhnya berangkat dari kebutuhan masyarakat, tetapi rentan terseret kepentingan kelompok tertentu.
Bilung juga menyoroti sejumlah program pemerintah, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, serta mempertanyakan kesiapan, pengawasan serta konsep pelaksanaan program-program tersebut. Khusus MBG, Bilung menyoroti munculnya berbagai laporan mengenai kasus keracunan yang dikaitkan dengan pelaksanaan program tersebut dan mempertanyakan mekanisme pertanggungjawaban atas peristiwa yang terjadi.
“MBG merupakan program dengan anggaran cukup besar. Jangan sampai program sebesar ini justru membuka ruang bagi praktik korupsi. Program yang menyangkut kebutuhan masyarakat harus disiapkan dengan matang, transparan dan memiliki pengawasan yang kuat,” katanya.
Bilung juga mengkritik Koperasi Merah Putih. Menurut dia, program tersebut harus benar-benar dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat dan tidak sekadar mengejar target pembangunan.
“Jangan sampai semua dipaksakan berjalan tanpa konsep yang rapi dan persiapan matang. Asal ada proyek, asal ada anggaran, asal kelihatan bekerja. Padahal substansinya belum tentu menyentuh akar persoalan rakyat,” ujarnya.
Kritik Bilung tidak berhenti pada dua program tersebut. Ia turut mempertanyakan sejumlah janji dan program pemerintah lainnya, mulai dari cek kesehatan gratis, penyediaan lapangan pekerjaan, program pembangunan tiga juta rumah hingga agenda swasembada pangan.
“Cek kesehatan gratis omong kosong. Lapangan pekerjaan omong kosong. Janji tiga juta rumah omong kosong. Swasembada pangan omong kosong. Semua hanya jargon politik untuk menipu rakyat. Tidak ada roadmap, tidak ada kerja serius, yang ada hanya pencitraan,” kata Bilung.
Pernyataan tersebut merupakan kritik dan penilaian politik Bilung Silaen terhadap arah kebijakan pemerintah. Sejumlah tuduhan yang disampaikannya, termasuk mengenai korupsi dan kepentingan oligarki, perlu dibedakan dari temuan hukum atau kesimpulan resmi lembaga negara.
Tawarkan Revolusi Budaya
Di tengah kritik tersebut, Bilung menawarkan gagasan yang disebutnya sebagai “Revolusi Budaya”.
Menurut dia, perubahan bangsa tidak cukup hanya dilakukan melalui pergantian kebijakan atau pergantian orang di pemerintahan. Yang harus dibenahi, kata Bilung, adalah budaya politik dan budaya kekuasaan.
“Revolusi budaya adalah revolusi kesadaran untuk membongkar budaya transaksional, budaya pragmatis dan budaya penghambaan kepada oligarki yang telah meracuni politik Indonesia,” tegasnya.
Bilung mengatakan perubahan harus diarahkan pada pengembalian kedaulatan politik kepada rakyat, sekaligus membangun budaya pengabdian dalam kehidupan bernegara.
“Selama partai masih jadi budak oligarki, selama politik masih soal transaksi, negara ini tidak akan pernah sembuh. Harus ada revolusi budaya. Kembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Hancurkan budaya oligarki, bangun budaya pengabdian,” pungkasnya.
