An.Faisal Mubarok Wartawan Inspirasipublik.news
Batam — Penguatan fiskal daerah tidak lagi semata-mata berbicara tentang seberapa besar pendapatan yang mampu dihimpun pemerintah, tetapi juga tentang bagaimana setiap rupiah dikelola secara transparan, akurat, dan mengikuti perkembangan teknologi.
Semangat itulah yang mengemuka dalam Seminar Rembug Fiskal Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komisariat Wilayah (Komwil) I, yang digelar di Harris Hotel & Residence Nagoya Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau, 26–27 Agustus 2026.
Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H., turut hadir dalam forum tersebut bersama sejumlah kepala daerah dan jajaran pemerintah kota anggota APEKSI Komwil I. Pertemuan ini menjadi ruang bertukar pengalaman sekaligus membuka jalan bagi lahirnya kolaborasi baru dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui inovasi dan digitalisasi.
Salah satu langkah strategis yang menjadi perhatian dalam forum tersebut adalah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) QRESTO antara Kota Medan dan pemerintah kota anggota APEKSI Komwil I, termasuk Pemerintah Kota Lhokseumawe.
Kerja sama itu tidak sekadar menjadi dokumen administratif. Lebih jauh, PKS QRESTO membuka peluang bagi daerah untuk mempelajari, mereplikasi, dan mengembangkan inovasi digital dalam pengelolaan pajak daerah guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
QRESTO atau Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization merupakan inovasi digital yang dirancang untuk memisahkan secara otomatis omzet pelaku usaha dengan kewajiban pajak daerah sejak transaksi berlangsung.
Melalui sistem tersebut, data transaksi dapat terintegrasi untuk mendukung proses pemungutan, pencatatan, pemantauan hingga pelaporan pajak secara lebih cepat dan akurat. Bahkan, penerimaan pajak dapat dipantau secara real-time dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada hari yang sama atau H+0.
Bagi pemerintah daerah, pola seperti ini memberi arti penting. Digitalisasi bukan hanya soal mempercepat proses administrasi, tetapi juga menjadi instrumen untuk mempersempit ruang kesalahan, meningkatkan transparansi, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pendapatan daerah.
“Kita menyambut baik kerja sama dan pertukaran inovasi yang dilakukan melalui APEKSI. Setiap daerah tentu memiliki praktik baik yang bisa dipelajari dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing,” ujar Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar.
Menurutnya, penguatan fiskal daerah membutuhkan keberanian untuk membuka diri terhadap berbagai pengalaman dan inovasi yang telah berhasil diterapkan pemerintah kota lainnya.
“Yang terpenting adalah bagaimana kolaborasi antarpemerintah kota ini dapat memberikan manfaat nyata bagi daerah, baik dalam meningkatkan pendapatan maupun memperbaiki tata kelola dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe, keterlibatan dalam kerja sama tersebut menjadi kesempatan untuk melihat lebih dekat praktik baik yang telah berjalan di daerah lain. Selanjutnya, berbagai inovasi tersebut dapat dipertimbangkan untuk diterapkan dengan menyesuaikan karakteristik serta kebutuhan Kota Lhokseumawe.
Langkah tersebut sekaligus menegaskan bahwa penguatan PAD tidak hanya bergantung pada potensi ekonomi yang dimiliki daerah, tetapi juga pada kemampuan pemerintah membangun sistem pengelolaan pendapatan yang modern, transparan, dan akuntabel.
Pemanfaatan teknologi diharapkan mampu menjadi salah satu fondasi menuju kemandirian fiskal daerah, sekaligus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin terbuka dan pelayanan publik yang lebih efektif.
Seminar Rembug Fiskal APEKSI Komwil I sendiri merupakan tindak lanjut hasil Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) I APEKSI yang berlangsung pada 19–22 April 2026 di Kota Banda Aceh.
Forum tersebut sekaligus memperkuat jejaring antarpemerintah kota dalam membangun kolaborasi, berbagi pengalaman, serta mendorong lahirnya berbagai inovasi yang dapat memberikan dampak nyata terhadap optimalisasi PAD dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kegiatan itu, Wali Kota Lhokseumawe didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Lhokseumawe Teguh Heriyanto, S.STP., MSP., Kepala Bagian Pemerintahan Setdako Lhokseumawe Nurliana, S.STP., S.Sos., M.S.M., serta Kepala Bagian Hukum Setdako Lhokseumawe Afriani, S.H., M.H.
