Banda Aceh, inspirasipublik.news
Setoran dividen PT Pembangunan Aceh (PEMA) kepada Pemerintah Aceh sebesar Rp28,76 miliar untuk tahun buku 2025 disambut sebagai kabar menggembirakan. Angka itu menjadi dividen tertinggi dalam tiga tahun terakhir setelah sebelumnya Rp26,68 miliar pada 2023 dan Rp26,70 miliar pada 2024.
Di balik capaian tersebut, muncul pertanyaan yang patut dijawab. Benarkah lonjakan dividen mencerminkan kondisi perusahaan yang semakin sehat, atau justru menutupi persoalan mendasar yang masih membelit badan usaha milik daerah (BUMD) itu?
Laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan, pada 2024 pendapatan operasional PEMA tercatat sekitar Rp17,4 miliar, sedangkan beban operasional mencapai Rp33,9 miliar. Kondisi itu mengindikasikan aktivitas usaha inti perusahaan masih mengalami kerugian.
Sumber laba yang kemudian dibagikan sebagai dividen disebut-sebut lebih banyak berasal dari kontribusi anak perusahaan di sektor hulu migas, PT Pema Global Energi (PGE), yang mengelola partisipasi pada Blok B. Artinya, kinerja keuangan PEMA masih sangat bergantung pada bisnis migas yang telah lama menjadi tulang punggung perusahaan.
Di sisi lain, sorotan juga mengarah pada lonjakan biaya operasional. Nilainya disebut meningkat tajam dibanding periode sebelumnya. Sejumlah kalangan menilai kenaikan itu dipicu oleh tingginya biaya perjalanan dinas direksi dan sejumlah kebijakan internal yang dinilai belum efisien. Jika tidak dikendalikan, kondisi tersebut dikhawatirkan akan menggerus kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan di masa mendatang.
Persoalan lain muncul dari sektor nonmigas. Upaya diversifikasi usaha melalui investasi di bidang kopi dan perikanan belum mampu memberikan kontribusi positif. Justru, kedua sektor tersebut dilaporkan masih membukukan kerugian, sehingga target memperkuat sumber pendapatan di luar migas belum tercapai.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan lain, apakah dividen yang meningkat merupakan hasil transformasi manajemen baru atau lebih banyak ditopang oleh bisnis migas yang telah dibangun sebelumnya.
Pengamat menilai, keduanya memiliki andil. Manajemen saat ini dinilai berhasil menjaga penyaluran dividen kepada pemerintah daerah, namun keberhasilan itu belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan efisiensi operasional maupun penguatan sektor usaha nonmigas.
Karena itu, dividen tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan sebuah perusahaan. Kesehatan BUMD juga ditentukan oleh kemampuan menciptakan laba dari kegiatan usaha utama, mengendalikan biaya operasional, serta membangun sumber pendapatan yang berkelanjutan.
Selain itu, transparansi laporan keuangan menjadi tuntutan penting. Publik berhak mengetahui secara rinci kontribusi masing-masing lini usaha terhadap laba perusahaan, termasuk memastikan seluruh proses penyusunan laporan keuangan telah diaudit sesuai standar akuntansi yang berlaku.
PEMA memang berhasil menyetor dividen lebih besar kepada daerah. Namun, tantangan sesungguhnya bukan hanya mempertahankan angka tersebut, melainkan membuktikan bahwa perusahaan mampu tumbuh secara mandiri, tidak terus bergantung pada sektor migas, dan menjalankan operasional secara efisien.
Sebab, di balik euforia dividen, masih tersimpan pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan agar PEMA benar-benar menjadi BUMD yang sehat, transparan, dan berdaya saing. (Tri)
