Aceh Tamiang. An.Edwin wartawan inspirasipublik.news
Perubahan anggaran bukan sekadar memindahkan angka dalam dokumen APBD. Di balik setiap perubahan, ada kepentingan pembangunan dan kebutuhan masyarakat yang harus dipastikan tetap menjadi prioritas.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Paripurna ke-4 DPRK Aceh Tamiang dengan agenda penyampaian pendapat Panitia Anggaran terhadap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2026, di Ruang Sidang Utama DPRK Aceh Tamiang, Kamis (25/9/2026).
Rapat tersebut dihadiri Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Drs. Syuibun Anwar, ketua DPRK Aceh Tamiang Fadlun, bersama anggota DPRK berserta unsur Forkopimda, para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, kepala bagian, para camat serta undangan lainnya.
Dalam rapat, juru bicara Panitia Anggaran DPRK Aceh Tamiang, Erawati, menyampaikan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) terhadap rancangan KUPA dan PPAS-P Tahun Anggaran 2026.
Dari hasil pembahasan tersebut, terdapat sejumlah penyesuaian terhadap struktur pendapatan, belanja, defisit dan pembiayaan daerah. Perubahan itu menjadi bagian dari tahapan penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2026.
Panitia Anggaran DPRK Aceh Tamiang berharap perubahan anggaran yang telah dibahas bersama TAPK dapat direalisasikan secara tepat, efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
Sebab, perubahan APBD pada akhirnya tidak berhenti pada angka-angka dalam dokumen anggaran. Setiap rupiah yang direncanakan dituntut mampu diterjemahkan menjadi program yang memberi manfaat bagi pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh Tamiang.
Rapat paripurna tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pembahasan perubahan APBD 2026, sebelum kebijakan anggaran tersebut memasuki tahapan selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
