Meranti, An.Karim wartawan inspirasipublik.news
Daerah mengatakan defisit. Anggaran tidak mencukupi. Pemerintah diminta berhemat.
Dari pusat, pesan yang datang juga hampir serupa: efisiensi, jangan boros, dan kelola APBD dengan benar.
Dua kalimat itu terdengar logis ketika dibicarakan di ruang rapat berpendingin udara. Namun ketika kaki menginjak jalan-jalan desa, logika tersebut mulai terasa berbeda.
Di sejumlah desa di Kabupaten Kepulauan Meranti, jalan yang menjadi urat nadi aktivitas masyarakat masih ditemukan dalam kondisi rusak, berlubang, bahkan berdebu. Keluhan warga bukan baru sehari dua hari. Sebagian persoalan jalan disebut telah berlangsung bertahun-tahun.
Pertanyaannya sederhana: untuk siapa efisiensi itu dijalankan?
Kita harus jujur. Kondisi fiskal daerah memang bukan perkara sederhana. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepulauan Meranti relatif terbatas dan pembiayaan pembangunan masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Ketika ruang fiskal menyempit, pembangunan tentu ikut terkena dampaknya.
Namun pada saat yang sama, pemerintah pusat juga memiliki alasan ketika mendorong daerah melakukan efisiensi. Salah satu persoalan yang kerap menjadi perhatian adalah masih adanya anggaran daerah yang tidak terserap secara optimal dan berujung menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
Di sinilah paradoks itu muncul.
Di satu sisi pemerintah daerah berbicara tentang keterbatasan anggaran. Di sisi lain, masyarakat masih melihat kebutuhan dasar yang belum terselesaikan.
Jalan desa hanya beberapa ratus meter.
Nilai perbaikannya mungkin tidak seberapa dibandingkan keseluruhan APBD yang mencapai miliaran rupiah. Tetapi bagi masyarakat desa, jalan itu bukan sekadar hamparan aspal.
Di situlah anak-anak berangkat sekolah.
Di situlah petani membawa hasil kebun.
Di situlah pedagang mengangkut barang.
Dan di situlah roda ekonomi masyarakat berputar.
Ketika jalan rusak dibiarkan terlalu lama, yang tertunda bukan hanya pembangunan fisik. Ada aktivitas ekonomi warga yang ikut tersendat.
Hasil penelusuran Inspirasipublik.news di lapangan menemukan bahwa persoalannya tidak semata-mata soal ada atau tidak adanya anggaran. Ada persoalan lain yang tak kalah penting: bagaimana pemerintah menetapkan prioritas dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran.
Efisiensi semestinya bukan sekadar angka yang terlihat rapi dalam dokumen APBD.
Efisiensi harus bisa dirasakan masyarakat.
Jika ada belanja yang tidak mendesak, mengapa kebutuhan dasar yang sudah lama dikeluhkan warga tidak menjadi prioritas?
Pemerintah daerah perlu berani menata kembali skala prioritas. Belanja yang kurang mendesak dapat dievaluasi, sementara kebutuhan yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat—termasuk infrastruktur dasar seperti jalan desa—perlu mendapat perhatian sesuai kemampuan fiskal daerah.
Di sisi lain, pemerintah pusat juga perlu melihat persoalan daerah secara lebih utuh.
Meranti bukan daerah dengan kemampuan fiskal yang tanpa batas.
Karena itu, kebijakan efisiensi tidak cukup hanya dibaca dari angka dan tabel. Kondisi sosial, geografis, tingkat kemiskinan, kebutuhan infrastruktur, serta kemampuan pendapatan daerah juga perlu menjadi bagian dari pertimbangan.
Sebab setiap daerah memiliki persoalan yang berbeda.
Efisiensi yang sama diterapkan secara seragam belum tentu menghasilkan dampak yang sama.
Bagi masyarakat Meranti, persoalannya sederhana: mereka tidak sedang meminta kemewahan.
Mereka hanya ingin jalan yang layak.
Mereka ingin kendaraan bisa melintas dengan aman. Mereka ingin hasil pertanian dapat dibawa ke pasar. Mereka ingin anak-anak bisa pergi dan pulang sekolah tanpa harus berhadapan dengan jalan yang rusak.
APBD pada akhirnya bukan sekadar angka dalam buku anggaran. Di balik setiap rupiah, ada kepentingan masyarakat yang menunggu untuk dilayani.
Karena itu, defisit memang harus dihadapi dengan disiplin fiskal. Efisiensi juga penting untuk mencegah pemborosan.
Tetapi efisiensi tanpa melihat kebutuhan paling mendesak di tengah masyarakat berisiko membuat kebijakan terasa jauh dari kehidupan rakyat.
Sebab ketika jalan desa tetap berlubang, sementara pemerintah terus berbicara tentang defisit dan efisiensi, masyarakat berhak bertanya:
Di mana sebenarnya prioritas anggaran itu berpihak?
Jangan sampai defisit dan efisiensi hanya menjadi dua istilah yang sibuk diperdebatkan di atas meja, sementara rakyat di desa tetap menunggu jalan mereka diperbaiki.
Karena pada akhirnya, APBD bukan milik pemerintah. APBD adalah uang rakyat yang harus kembali dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang benar-benar dirasakan rakyat.
