Aceh Tamiang, an.(RK) Inspirasipunlik.news
Rapat paripurna DPRK Aceh Tamiang tak hanya menjadi ruang penyampaian pandangan fraksi. Di balik pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK 2025, sejumlah persoalan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat ikut disorot.
Lima fraksi DPRK Aceh Tamiang menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Ke-2 di Ruang Sidang Utama DPRK Aceh Tamiang, Senin (14/9/2026).
Wakil Bupati Aceh Tamiang, Ismail, SE.I, turut menghadiri rapat tersebut.
Sorotan para wakil rakyat mencakup sejumlah sektor strategis, mulai dari prioritas belanja daerah, pemenuhan hak masyarakat di bidang kesehatan dan pendidikan, kesejahteraan, hingga kejelasan penyaluran kebutuhan hidup dasar (jadup) bagi masyarakat.
Fraksi Gerindra mengapresiasi langkah pemerintah dalam penanganan bencana. Di sisi lain, fraksi ini mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi anggaran, pengelolaan aset, evaluasi terhadap BUMD, serta pembangunan yang berkelanjutan.
Fraksi Demokrat menitikberatkan perhatian pada akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan kualitas laporan keuangan, optimalisasi pajak dan retribusi, evaluasi perizinan perusahaan, serta pemanfaatan dana CSR turut menjadi perhatian.
Sementara Fraksi NasDem menyoroti peningkatan PAD dan meminta evaluasi terhadap program yang belum terlaksana maupun masih tertunda. Pemanfaatan SiLPA juga dipandang perlu menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan anggaran daerah.
Adapun Fraksi Sekate Sepakat mendorong agar belanja daerah dikelola lebih efektif, potensi daerah terus dioptimalkan, serta inovasi pemerintah daerah diperkuat.
Rangkaian pandangan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk memberikan jawaban. Tanggapan Bupati Aceh Tamiang dijadwalkan disampaikan dalam rapat paripurna berikutnya, Selasa (15/9/2026).
Rapat dihadiri Ketua dan Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang, anggota DPRK, para kepala SKPK, camat, serta tamu undangan lainnya.
Dari ruang sidang itu, satu hal menjadi benang merah: pertanggungjawaban APBK bukan hanya soal angka yang tercatat dalam laporan, tetapi tentang seberapa jauh anggaran daerah benar-benar kembali menjadi manfaat bagi masyarakat.
