SELATPANJANG, inspirasipublik.news — Pemkab Kepulauan Meranti menggandeng UPT Samsat Selatpanjang, Jasa Raharja, dan Kepolisian untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Komitmen itu disampaikan saat audiensi jajaran Samsat dengan Wakil Bupati Muzamil Baharudin, dan dilanjutkan silaturahmi dengan Bupati H. Asmar di ruang kerja bupati, Rabu (8/7/2026).
Turut hadir Sekda Sudandri, Kepala Bapenda, Dishub, BPKAD, Jasa Raharja, dan unsur terkait lainnya.
Kepala UPT Samsat Selatpanjang, Abdul Hamid, menyebut sejak berlakunya UU HKPD 5 Januari 2025, pendapatan daerah dari PKB tergantung pada realisasi opsen di wilayah masing-masing.
“Semakin tinggi kepatuhan masyarakat bayar pajak, semakin besar PAD yang diterima daerah,” ujarnya.
Saat ini penerimaan PKB di Meranti masih rendah, rata-rata hanya Rp4 juta per hari.
Menanggapi hal itu, Bupati H. Asmar, mengusulkan program pemutihan tunggakan pajak kendaraan, Dengan skema ini, masyarakat cukup membayar pajak tahun berjalan.
Bupati juga menginstruksikan BPKAD mendata ulang seluruh kendaraan dinas, baik yang aktif maupun yang sudah dihapus asetnya. Ke depan, pembayaran pajak kendaraan dinas akan dilakukan terpusat melalui BPKAD.
Samsat bersama Kepolisian dan Bapenda juga akan menggelar operasi gabungan secara persuasif, di jalan protokol untuk edukasi wajib pajak.
Wabup Muzamil Baharudin meminta Samsat dan Bapenda mendata kendaraan operasional perusahaan, perbankan, dan kendaraan di showroom.
“Masih banyak kendaraan perusahaan pakai pelat luar. Padahal pakai jalan di Meranti, tapi pajaknya masuk ke daerah lain. Kami dorong agar dimutasi ke pelat Meranti,” tegasnya.
Pemkab juga meminta showroom menjual kendaraan dengan pelat Meranti sebelum diserahkan ke konsumen.
Selain itu, Muzamil mengajak Jasa Raharja berperan lewat program CSR untuk kegiatan sosial kemasyarakatan.
Abdul Hamid menambahkan kini masyarakat tidak wajib membawa KTP asli saat bayar pajak. Cukup fotokopi KTP.
Dengan sinergi ini, Pemkab berharap PAD dari opsen PKB terus meningkat untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik di Kepulauan Meranti.
(Harfilin)
