Lhokseumawe, An.Faisal wartawan inspirasipublik.news
Bencana boleh menghantam, tetapi denyut ekonomi masyarakat tak boleh ikut berhenti. Pemerintah Kota Lhokseumawe kini mendapat dukungan pemerintah pusat untuk memulihkan tujuh pasar rakyat yang terdampak bencana melalui Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2026.
Nilainya bukan kecil. Pemerintah pusat mengalokasikan dukungan sebesar Rp7.821.385.000 untuk rehabilitasi tujuh pasar di Kota Lhokseumawe.
Kepastian dukungan tersebut ditandai dengan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dalam Rapat Koordinasi Antarinstansi dan Seremoni Penyerahan DIPA Dana Tugas Pembantuan dalam rangka Percepatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Pascabencana di Sumatera Tahun Anggaran 2026, yang berlangsung di Arch Hotel Bogor, Jawa Barat, Senin (5/10/2026).
Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H., hadir dalam kegiatan tersebut didampingi Plt. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Lhokseumawe, Nelvia Surimeina, S.E.
Bagi pemerintah daerah, rehabilitasi pasar bukan semata urusan memperbaiki bangunan yang rusak. Di balik los, kios dan lapak pasar, ada pedagang yang menggantungkan penghasilan, ada keluarga yang menunggu nafkah, serta ada perputaran ekonomi masyarakat yang harus kembali dihidupkan.
“Pasar bukan hanya tempat transaksi perdagangan, tetapi menjadi sumber penghidupan bagi banyak masyarakat. Karena itu, ketika sarana perdagangan terdampak bencana, pemulihannya harus menjadi perhatian. Kita ingin para pedagang bisa kembali beraktivitas dan roda ekonomi masyarakat kembali bergerak,” ujar Sayuti.
Tujuh pasar yang mendapat dukungan rehabilitasi itu yakni Pasar Buah Terpadu, Pasar Kota Lhokseumawe, Pasar Penteut, Pasar Inpres, Pasar Kuliner KP3, Pasar Bathupat, serta Pasar Promosi Jalan Line Pipa/Simpang Line.
Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp7.821.385.000.
Sayuti mengatakan, dukungan tersebut tidak datang begitu saja. Menurutnya, pemerintah daerah terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat agar kebutuhan pemulihan sarana perdagangan di Lhokseumawe mendapat perhatian.
“Alhamdulillah, apa yang kita perjuangkan mendapat respons dari pemerintah pusat. Dukungan ini tentu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan proses rehabilitasi berjalan baik, tepat sasaran, dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para pedagang dan masyarakat,” katanya.
Sayuti menegaskan, pemulihan pasar harus dilihat lebih jauh dari sekadar pembangunan fisik.
Pasar merupakan salah satu titik penting perputaran ekonomi masyarakat. Ketika pasar kembali berfungsi, pedagang dapat kembali berjualan, masyarakat kembali berbelanja, dan aktivitas ekonomi perlahan bergerak menuju kondisi normal.
Karena itu, pelaksanaan rehabilitasi tujuh pasar tersebut diharapkan tidak hanya mengejar penyelesaian pekerjaan fisik, tetapi juga memperhatikan kebutuhan para pedagang sebagai pihak yang langsung menggantungkan kehidupan dari aktivitas perdagangan.
Bagi pedagang, pasar yang kembali berdiri bukan sekadar bangunan yang selesai diperbaiki. Di sanalah harapan untuk kembali berjualan, memperoleh penghasilan dan menghidupkan keluarga kembali menemukan tempatnya.
Dukungan Rp7,8 miliar tersebut diharapkan menjadi bagian penting dalam mempercepat pemulihan sarana perdagangan sekaligus mengembalikan denyut ekonomi masyarakat Lhokseumawe setelah bencana.
