Selatpanjang, An.Harfilin wartawan inspirasipublik.news
Uang rakyat semestinya kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan. Namun, dugaan penyimpangan anggaran di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Kepulauan Meranti justru memantik keresahan di tengah masyarakat.
Sorotan itu menguat setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Meranti melakukan penggeledahan di Kantor Bupati Meranti terkait dugaan tindak pidana korupsi anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan perawatan kendaraan dinas.
Bagi masyarakat, persoalan tersebut bukan sekadar perkara angka dalam dokumen anggaran. Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah dan kondisi ekonomi masyarakat yang masih membutuhkan perhatian pemerintah, setiap rupiah anggaran daerah dinilai harus dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.
Seorang warga Meranti yang meminta namanya tidak dipublikasikan, Rabu (30/9/2026), mengaku prihatin melihat proses hukum yang tengah berjalan.
“Tentu ini sangat membuat masyarakat sedih bercampur geram. Harapan kami sebagai masyarakat Meranti, bagaimana pemerintah bisa mengelola keuangan yang terbatas itu dengan baik,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat saat ini semakin kritis dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memastikan setiap penggunaan uang negara dapat dipertanggungjawabkan.
Ia mengatakan, masyarakat juga mulai memperhatikan berbagai perubahan sosial dan ekonomi di lingkungan pemerintahan, termasuk gaya hidup dan kondisi ekonomi aparatur. Namun, menurutnya, penilaian tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum dan data yang jelas.
“Kasus ini hendaknya menjadi pelajaran bagi semua pihak. Jabatan dan kewenangan bukan ruang untuk mencari keuntungan pribadi. Kalau ingin membangun kesejahteraan, jalannya harus melalui cara yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Ia berharap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum dapat membuka perkara tersebut secara terang sesuai fakta dan alat bukti yang ditemukan.
“Walaupun pihak kejaksaan belum menetapkan tersangka, kami berharap proses hukum ini benar-benar membuka semuanya secara terang benderang. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum,” tegasnya.
Bagi masyarakat Meranti, kasus ini juga menjadi pengingat bahwa keterbatasan fiskal daerah seharusnya semakin memperkuat kehati-hatian dalam mengelola keuangan negara.
Sebab, ketika anggaran daerah terbatas, kebocoran sekecil apa pun pada akhirnya dapat bersentuhan dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas.
