Selatpanjang, An.Harfilin wartawan inspirasipublik.news
Sinergitas antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti menjadi kunci utama dalam menentukan arah pembangunan di tengah kondisi keuangan daerah yang defisit. Hal ini disampaikan Dewan Etik Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (PD IWO) Kepulauan Meranti, Karim, Sabtu (19/9/2026).
Menurut Karim, di saat efisiensi anggaran juga dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengetatan ikat pinggang dengan paradigma penganggaran yang prorakyat.
Masyarakat tentu berharap agar anggota DPRD lebih fokus membahas rapat-rapat yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik dan kebijakan strategis daerah. Bukan hanya agenda seremonial,” ujar Karim.
Ia menegaskan, anggota DPRD harus mampu menerjemahkan aspirasi masyarakat secara substantif melalui pelaksanaan Tri Fungsi utama lembaga legislatif, yaitu fungsi legislasi, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut merupakan marwah utama kedewanan yang tidak boleh terabaikan.
Jalankan dulu tugas pokok dan fungsi DPRD secara maksimal. Soal Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dewan, nanti dulu lah. Kita harus realistis melihat kondisi keuangan daerah yang sedang defisit,” tegasnya.
Pemda Harus Berani Efisiensi yang Dirasa Rakyat,
Lebih lanjut, Karim juga mendorong Pemda Kepulauan Meranti untuk berani melakukan efisiensi anggaran yang dampaknya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dalam perspektif kebijakan publik, efisiensi bukanlah sekadar memangkas anggaran, melainkan realokasi dari belanja yang tidak produktif kepada belanja yang produktif dan mendesak.
“Pemda harus pangkas yang tidak perlu. Dahulukan yang urgent. Contohnya jalan-jalan desa yang menjadi nadi perekonomian warga, atau infrastruktur dasar lain yang pro-rakyat. Itu yang harus jadi prioritas,” jelas Karim.
Menurutnya, logika tata kelola pemerintahan di masa krisis fiskal harus seperti logika rumah tangga yang berpuasa. Ketika pendapatan berkurang, maka harus mengencangkan tali pinggang dan menunda keinginan yang bersifat sekunder.
“Karena pada saat defisit di daerah dan efisiensi di pusat, daerah harus mengencangkan tali pinggang atau sedikit berpuasa. Jangan sampai di saat rakyat diminta berpuasa, belanja birokrasi dan hal-hal yang tidak prioritas justru tetap dihamburkan,” pungkasnya.
Karim berharap, dengan keselarasan antara Pemda dan DPRD dalam menentukan skala prioritas pembangunan, krisis defisit justru bisa menjadi momentum untuk melahirkan kebijakan yang lebih berkeadilan, tepat sasaran, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak, tutup karim.
